Penyiaran Kita

Banyak hal yang berubah ketika Indonesia mengalami masa transisi dari Perjuangan, Orde Baru hingga ke masa Reformasi, tak terkecuali untuk penyebaran informasi melalui penyiaran elektronik. Banyak yang menganggap sepele urusan tentang penyiaran, mereka seakan lupa jika hidup saat ini, hampir dipengaruhi oleh rutinitas hingga konten penyiaran yang menjadi “aksesoris” dalam hidup masing-masing individu.

ImageSebut saja, untuk orang dewasa di Gorontalo, setiap pagi rata-rata sudah menghidupkan radio dan tanpa sadar menantikan radiogram atau berita kedukaan, saat melangkah ke kantor/sudah berada dikantor menyalakan TV/radio untuk mengetahui perkembangan informasi terbaru. Malam hari mengakses TV untuk update informasi. Media seakan menjadi teman, yang tanpa sadar membantu membentuk perilaku kita. Tak terkecuali anak-anak, dengan meniru perilaku yang dilihat/didengarnya, Kita mungkin masih ingat ketika tayangan WWF (Wrestling Siaran Amerika) menjadi tayangan TV-TV nasional, berapa anak yang jadi korban karena tanpa sengaja temannya melakukan perilaku kekerasan itu pada dirinya?

Budaya dibentuk dari symbol-symbol dan kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama. Interpretasi makna dibagikan dalam media-media yang menjadi rujukan-rujukan alternatif individu dalam perilaku kehidupannya. Seorang peneliti komunikasi sempat berujar “saya mulai melihat media mentransfer nilai-nilai korupsi menjadi “budaya” masyarakat Indonesia. Dengan maraknya pemberitaan tentang korupsi dibandingkan dengan pemberitaan lain, tanpa sadar media telah membuat kata “korupsi” menjadi sesuatu yang biasa saja, bukan lagi perilaku negatif yang harus kita lawan bersama

Disisi lain, regulasi media penyiaran penting untuk menjaga agar media penyiaran mempunyai kerangka yang baik dalam menjalankan perannya. Meski begitu person yang tepat dalam menafsirkan aturan juga penting untuk diperhatikan, agar paham dengan baik, mengapa penyiaran perlu ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya Gorontalo.

PENYIARAN NASIONAL & LOKAL

Pada masa perjuangan, penyiaran informasi dimulai sejak tahun 1925 hingga 1945 ketika Soekarno menyampaikan naskah proklamasi berhasil disiarkan oleh Gunawan melalui pemancar radio buatan sendiri. Pada tahun itulah kemudian pemerintah RI mendirikan RRI dan memilih Dokter Abdurrahman Saleh sebagai ketuanya. Pada masa ini penyiaran informasi menjadi amunisi signifikan pada pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda di zaman orde baru, yang melalui regulasinya, pemerintah memegang kendali penuh atas pendirian dan penyelenggaran penyiaran.

Di zaman Orde Baru di Gorontalo hanya memiliki 3 media siaran radio dan 1 stasiun relay TVRI. Perkembangan saat ini hamper mencapai 20 siaran radio dan 8 stasiun TV. Perkembangan yang luar biasa ini menunjukkan antusiasme para pemilik modal untuk berinvestasi di bidang penyiaran. Akibatnya memunculkan keragaman Informasi yang diterima masyarakat. Dengan keragaman informasi memungkinkan banyak topic yang menjadi tema interaksi di masyarakat. Individu-individu kemudian akan memilih satu diantara sekian informasi yang menjadi sandaran dalam keberlangsungan hidupnya, menjadikan topic-topik itu sebagai alasan untuk mengambil keputusan. Contohnya pada pemilihan umum, dengan banyaknya tokoh yang diinformasikan, individu kemudian memilih salah satu yang dianggapnya sesuai dengan standarisasi pilihan pribadinya. Bisa dibayangkan jika informasi dimonopoli? Apa yang terjadi dengan society? Apa yang akan menjadi latar belakang perkembangan kemanusiannya?

Kualitas individu ditentukan oleh kualitas Informasi yang diterima. Tokoh komunikasi, Prof. Deddy Mulayana dalam bukunya menyebutkan menyatakan kegelisahannya pada kualitas informasi TV Nasional. Mulyana menyatakan bagaimana kita bisa mengharapkan kualitas masyarakat Indonesia yang positif, jika masukan yang diberikan media cenderung negatif?[1] Pemikiran ini saya anggap kekhawatiran akan kualitas Informasi yang dibuat oleh masing-masing institusi media. Televisi yang lebih memilih memproduksi Infotainment ketimbang informasi-informasi humanis, keteladanan, dsb. Berapa banyak siaran tentang prestasi dibandingkan dengan siaran remeh temeh anak muda pacaran, orang selingkuh, cerai, dan sinetron-sintron, dan sebagainya?

Kualitas Informasi ditengah maraknya usaha media penyiaran menjadi sebuah keniscayaan. Media sebagai institusi harus bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ini juga menjadi sesuatu yang penting diregulasi (bukan berarti menutup medianya). Media perlu ditemani oleh institusi seperti Komisi Penyiaran untuk mengingatkan jika mereka lupa, bahwa media merupakan instrument penting milik khalayak. Pengaruh media menjadi sesuatu yang luar, kita bisa melihat contohnya pada kasus Prita vs RS. Omni, Cicak vs Buaya 1, Protes Kenaikan harga BBM, Meninggalnya KH. Zainudin MZ, Utd. Jefri atau Uje, dsb. Bahkan opini publik bisa dikendalikan media dengan pemberitaannya. Namun, terlepas dari kontroversi, dapatkah kita membayangkan jika kita hidup tanpa ada radio dan TV?

Sesuai fungsinya, media penyiaran memiliki tiga fungsi penting, yaitu, hiburan, pendidikan dan Informasi. Fungsi-fungsi ini bisa berjalan utuh tentunya jika diperhatikan dengan baik oleh lembaga yang mengatur tentang penyiaran. Media selain membawa misi di tiga fungsi tersebut, juga harus menghidupi dirinya sebagai sebuah perusahaan yang professional. Kekuatan capital juga menjadi penentu akan konten informasi yang disampaikan media penyiaran. Namun uang tidak bisa dijadikan “Tuhan” dalam memilih informasi apa yang disampaikan kepada masyarakat. Disinilah KPI menjadi lembaga yang berfungsi mengingatkan media, tatkala mereka khilaf dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Munculnya media baru dalam sebuah “global village” (meminjam istilah komunikasi)[2] menjadi tantangan tersendiri bagi penyiaran di Indonesia. Banyak asumsi dan fakta-fakta penelitian diantaranya yang menyebutkan jika media konvensional/lama mulai tidak dipercaya masyarakat. Maraknya citizen journalism seperti yang dilakukan salah seorang warga aceh yang merekam gambar tsunami memasuki rumahnya, merupakan fenomena menarik tentang penyiaran. Belum lagi munculnya Facebook, Twitter, Youtube, dan sebagainya, yang menghilangkat sekat privasi. Menjadikan internet sebagai “kawan baru” individu-individu modern. Perilaku individu-individu ini tanpa sadar mulai membentuk nilai-nilai dan norma baru di masyarakat kita, melihat dunia dari perspektif yang berbeda.

Terpaan media-media baru menjadi tantangan sendiri bagi dunia penyiaran nasional dan lokal, digitalisasi siaran juga menjadi diskursus menarik. Determinasi Teknologi menjadi sesuatu yang pasti terjadi. Regulasi harus diupdate untuk menjaga “kerangka” penyiaran yang tetap professional dan beretika Indonesia. Akan tetapi bukan berarti mencari kesalahan-kesalahan, tapi lebih pada menjaga nilai-nilai baru tetap sesuai dengan ke-Indonesiaan kita.

PENYIARAN DAN REGULASI

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam beberapa kalimatnya secara tegas menyebutkan frasa seperti “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”[3]. Penjabaran kalimat ini, salah satunya menurut saya disampaikan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang 32 tentang penyiaran disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut[4]:

  1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
  2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
  3. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
  4. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
  5. Lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
  6. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
  7. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Tertib untuk kemakmuran. Dasar itulah yang menjadi acuan bagi dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia. Bahkan dalam UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dalam pertimbangan awal para penyusun Undang-Undang menyebutkan kalimat yang intinya kemerdekan dalam menyampaikan dan menerima Informasi, sementara keterbatasan resource dalam hal ini frekuensi, menjadi pertimbangan kedua.

Dengan latar belakang seperti itulah, menurut saya “rakyat” menjadi komoditas tujuan akan regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam aturan-aturan penyiaran. Keinginan melindungi warga dari invasi informasi yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi tujuan utama. Pernahkah kita bertanya, jika semua lembaga penyiaran memberikan informasi yang berguna untuk rakyat sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup, apakah regulasi masih diperlukan?

Semangat dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia adalah, pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan[5]. Campur tangan pemodal dan kepentingan Kekuasaan yang dimaksud tentu saja kelompok yang ingin melakukan monopli Informasi. Kepentingan kekuasan adalah “trauma” monopli informasi di era Orde Baru, dimana pemerintah memegang kendali atas segala aktivitas penyiaran.

Meski masih ada benturan kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementrian Komunikasi dan Informatika baik dipusat maupun sub ordinat instansi tersebut di daerah, akan tetapi regulasi akan penyiaran perlu untuk di apresiasi dengan baik, sembari tetap melakukan pembenahan-pembenahan pada kekurangan regulasi yang tidak berpihak pada, kesejahteraan umum, kedaulatan rakyat mendapatkan Informasi dan keadilan social.

Apresiasi aturan penyiaran juga wajib diberikan dengan adanya regulasi penyiaran yang memberikan ruang pengembangan dan peningkatan potensi penyiaran lokal. Sentralistik penyiaran secara nasional, berakibat terabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal (baca: daerah). Banyak pihak yang mungkin lupa, keberagaman budaya di Indonesia perlu untuk dilestarikan. Kekayaan negeri ini terletak pada budaya massa-nya. Indonesia bukan hanya Jakarta, Sulawesi bukan hanya Makassar dan Manado atau Jawa bukan hanya Surabaya.

Setiap kelompok masyarakat mempunyai tradisi tersendiri. Bahkan Gorontalo bukan hanya satu tradisi, ada budaya Limutu, Hulonthalo, Bone, Atinggola, Boalemo, Pohuwato dan masih banyak lagi. Apakah regulasi ramah terhadap tradisi? Atau malah menghancurkan tradisi? Penafsirannya terletak pada individu-individu yang menginterpretasi dan menerapkan aturan.

Ada banyak aturan yang membingkai penyelenggaran praktek penyiaran di Indonesia. Layaknya bingkai, aturan-aturan ini menjadi norma yang wajib ditepati oleh insan penyiaran di Indonesia. Penerapan norma bukanlah sesuatu yang bersifat fisik, tetapi lebih merupakan pemahaman bersama antara lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyiaran (media) dan lembaga yang mengatur regulasi tentang penyiaran.


[1] Kata Pengantar, Komunikasi Massa, terbitan Rosda Bandung

[2] Marshall McLuhan (1962) menyebut Global Village sebagai sebuah kelompok yang terhubung secara global dan tidak bertatap muka setelah munculnya teknologi Mesin Cetak Gutenberg.

[3] Naskah Pembukaan UUD 1945

[4] Penjelasan UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

[5] Situs Komisi Penyiaran Indonesia, diakses pada 26 April 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: